Cari solusi masalah Rob, Agung BM Serap Aspirasi dari Netizen

Cari solusi masalah Rob, Agung BM Serap Aspirasi dari Netizen

Semarang, semarang.pks.id – Rob dan banjir merupakan permasalahan yang sudah menjadi PR di Kota Semarang yang tak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Untuk itu Anggota Legislatif PKS sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono, menyelenggarakan Serap Aspirasi Reses dalam rangka masa sidang ke 2 DPRD Kota Semarang dengan mengungdang para Netizen Kota Semarang untuk mendapatkan banyak perspektif solusi. Acara ini sendiri digelar di tempat makan Resto Empal Ayam Penyet, di jalan Dr. Wahidin, Semarang tadi malam (23/8).

Acara di hadiri oleh para pengguna sosial media dari berbagai macam komunitas di grup facebook. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh komunitas warga yang terdampak rob dan banjir di Kota Semarang. Para netizen ini langsung di pertemukan dengan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) sebagai pemangku kebijakan untuk mengatasi Rob dan Banjir, Ir. Agus Riyanto, dan juga dosen yang pernah mengajar Agung BM semasa perkuliahan yang mahir dibidangnya, Prof. Supirin.

Dalam diskusi ini membahas berbagai macam persoalan, terutama yang dikeluhkan dari para komunitas yang terdampak rob dan banjir. Di antaranya adalah kesenjangan komunikasi pemerintah dan warga masyarakat yang terkena dampak banjir, sehingga program-program kurang sinergi. “Pemerintah ingin masyarakat terlibat penyelesaian rob dan banjir, namun komunikasi kurang lancar,” terang salah seorang perwakilan dari komunitas warga terdampak rob dan banjir.

Netizen dalam kesempatan kali ini juga menyayangkan penyelesaian rob dan banjir ini masih sporadis tidak terencana sehingga penanganan rob tidak berhasil. “Pemerintah programnya selalu jangka pendek, meninggikan jalan, membendung dan sebagainya, yang ketika itu dilakukan mungkin rob dan banjir akan berkurang di titik tertentu tapi akan memunculkan banjir dititik yang lain,” terang seorang netizen yang mengungkapkan pendapatnya.

Agung BM sendiri mengatakan Perda tentang drainase dalam rangka menangani rob dan banjir sendiri sebenarnya sudah disahkan sejak tahun 2014, sehingga gerak utama sekarang ada di eksekutif dan untuk itu perlu di kawal bersama agar Perda yang dibuat terlaksana. Agung menyarankan agar warga yang terkena dampak membuat komunitas supaya suara dan asprasinya bisa terpusat sehingga dapat disampaikan dan disikapi dengan baik dan bijak.

“Perda penanggulangan rob dan banjir ini tahun 2014 sudah di sahkan, kebetulan saya sendiri ketua pansusnya, namun memang tinggal eksekutif melaksanakan program tentu dengan peran serta masyarakat. Masyarakat bisa membuat komunitas untuk dapat menyatukan suara dan aspirasi dalam membuat solusi bersama penyelesaian banjir,” terang Agung BM. (rth)

Leave a Reply