Perda Reklame Utamakan Aspek Tata Ruang Kota

Perda Reklame Utamakan Aspek Tata Ruang Kota

Semarang-DPRD Kota (24/01) Bapak Imam Mardjuki, S.Sos yang tergabung dalam Pansus II,pekan lalu membahas raperda mengenai aturan dalam penyelenggaraan reklame. Raperda reklame sendiri sebelumnya telah ada yakni Perda Penyelenggaraan Reklame No. 14 Tahun 2012, namun masih ada beberapa revisi yang harus disesuaikan karena terdapat ribuan titik reklame di Semarang yang perlu ditangani dalam setiap proses penyelenggaraannya baik dalam hal perijinan maupun tata letaknya.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi point penting dalam pembahasan perda ini, pertama terkait dengan letak reklame. Letak reklame tidak boleh berada di median jalan serta papan reklame tidak boleh menjorok ke arah jalan. Imam Mardjuki menjelaskan bahwa reklame yang menjorok ke arah jalan akan sangat membahayakan bagi orang-orang dan para pengendara dibawahnya.

Kedua,perizinan menyelenggarakan reklame. Terkait dengan perijinan penyelenggaraan reklame, perda ini akan mengatur siapa saja yang berhak untuk menyelenggarakan reklame. Karena hanya penyelenggara reklame yang boleh mendirikan reklame, penyelenggara ini biasa disebut dengan biro- biro reklame.

Imam Mardjuki menjelaskan bahwa terkait dengan perda reklame ini dapat dilihat dari dua kacamata, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tata Kota/ruang.  Setiap titik reklame yang ada akan memberi dampak pada PAD kota Semarang, dan yang tidak kalah penting adalah bahwa aspek pendapatan  bukanlah yang utama, namun yang paling utama adalah  tata kota/ruang kota Semarang dimana letak reklame sendiri akan bepengaruh pada keindahan dan keselamatan warga kota Semarang terutama titik reklame yang berada di kawasan Simpang Lima.

“ Simpang lima itu adalah pusat utama kota Semarang, sehingga wajah simpang lima itu adalah wajah kita. menjadi wajah kota Semarang, kalau Reklamenya semraut berarti kita akan bercerita kepada semua orang di negeri ini bahwa Semarang itu semraut reklamenya, di semua tempat. “  tutur Imam Mardjuki

Raperda penyelenggaraan reklame sendiri hanya menunggu sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Perda. Menurut Imam Mardjuki Februari ini target perda sudah bisa dijalankan. (hm)

Leave a Reply