Pemkot Sudah Tidak Zamannya Tertutup

Pemkot Sudah Tidak Zamannya Tertutup

Era sekarang ini bukan lagi zamannya pemerintah kota tertutup, melainkan harus membuka informasi kepada masyarakat secara luas. Pemkot Semarang saat ini menduduki peringkat 9 dalam hal keterbukaan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, anggota DPRD Kota Semarang Johan Rifai menyebut, dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diharapkan akses informasi publik oleh masyarakat akan semakin mudah. Hal ini disampaikannya dalam agenda Sosialisasi Pengelolaan PPID Kota Semarang yang digelar di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang pada Selasa (13/3).

Menurut Johan, keterbukaan informasi publik merupakan hak warga yang sudah dijamin oleh undang-undang, bahkan Pemkot sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik yang mengatur keterbukaan informasi publik. Untuk itu, pemerintah wajib menyediakannya secara terbuka.

“Sekarang adalah era keterbukaan publik, publik berhak mendapatkan informasi dan dijamin UU dan kita juga sudah punya Perda, di era sekarang tidak zamannya lagi tertutup, saya prihatin kenapa posisi Kota Semarang menempati nomor 9 dibawah Batang dan Magelang dalam hal keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Anggota Komisi A ini juga meminta agar pemerintah terus melakukan pengembangan agar semakin mempermudah publik mendapatkan informasi. Berdasarkan survei kepuasan konsumen, masyarakat Semarang merasa kurang puas terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan publik, sehingga Kota Semarang mendapatkan predikat rendah. Pemkot perlu melakukan terobosan, terutama melalui digitalisasi dan sistem online. Dengan mempermudah publik mendapatkan dokumen, maka pemerintah juga akan semakin terbuka.

“Hasil survei kepuasan konsumen memperlihatkan bahwa masyarakat kurang puas dengan pelayanan informasi publik yang kita miliki. Kita berharap Pemkot terus melakukan pengembangan agar publik semakin mudah untuk mendapatkan informasi, karena sekarang era digital, meskipun kami mengapresiasi sudah ada web khusus untuk PPID ini,” terang Johan.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, Pemkot tidak perlu ragu dan takut dengan keterbukaan informasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Ini dimaksudkan agar publik mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk memberikan kesempatan publik melakukan pengawasan. Seharusnya kita tidak perlu takut dengan keterbukaan, karena ini akan menghadirkan partisipasi masyarakat sehingga juga bisa berdampak kepada pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tutup Johan.

Leave a Reply