Kekerasan di Dunia Pendidikan karena Kurang Pengawasan

Kekerasan di Dunia Pendidikan karena Kurang Pengawasan

Anggota DPRD Kota Semarang Imam Mardjuki memberikan perhatian atas kasus kekerasan yang terjadi di SMA 1 Semarang. Menurutnya, meskipun kasus yang terjadi di SMA bukan menjadi kewenangan pemerintah kota, namun anak yang bersangkutan adalah warga Kota Semarang sehingga tetap perlu di perhatikan.

Pernyataan tersebut terlontar menanggapi dua peristiwa yang baru-baru ini terjadi dan mencoreng dunia pendidikan di Kota Semarang. Pertama, adanya dugaan tindak kekerasan di SMA 1 Semarang yang berujung dikeluarkannya dua siswanya. Kedua, adanya dugaan pelecehan seksual kepada anak yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar yang dilakukan oleh seorang oknum guru. Dua peristiwa ini menjadi perhatian bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih harus diperbaiki.

“Memang SMA tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, tapi pemerintah Provinsi, namun demikian kami tetap memberikan perhatian karena anak yang bersangkutan adalah warga Kota Semarang,” terangnya.

Anggota Komisi D ini mengungkapkan, adanya kekerasan di dunia pendidikan terjadi karena kurangnya pengawasan. Terjadinya kekerasan di SMA 1 Semarang yang masih dalam rangkaian kegiatan sekolah yang menandakan pengawasan dari guru kurang maksimal, sehingga sekolah tidak dapat berlepas tangan.

“Itu jelas tanggung jawab sekolah karena itu terjadi di sekolah, yang juga merupakan kegiatan sekolah, dilaksanakan oleh panitia yang ditunjuk sekolah. Ini merupakan kegiatan yang resmi dilaksanakan oleh sekolah, sehingga itu juga merupakan tanggung jawab sekolah,” jelasnya.

Dijabarkannya, anak yang melakukan pemukulan tentu bersalah, tetapi sekolah sebagai pelaksana dan pengawas kegiatan sekolah tidak boleh berlepas tangan. Sekolah jangan hanya menimpakan kesalahan kepada anak.

“Anak yang bersangkutan, ya, jelas salah dan harus mendapatkan sanksi, namun sekolah juga harus bertanggung jawab, karena sekolah sebagai pelaksana dan pengawas kegiatan sekolah,” tambah Imam.

Imam menegaskan, yang lebih penting lagi perlu adanya jaminan pendidikan untuk anak yang telah dikeluarkan. Dalam pandangannya, anak memiliki hak belajar, sehingga perlu dipikirkan bagaimana anak tersebut bisa melanjurkan proses belajar mengajarnya. Kita harapkan sekolah membantu anak yang dikeluarkan untuk mendapatkan tempat belajar mengajar yang baru sebelum mengikuti ujian nasional.

“Belajar adalah hak anak, meskipun telah mendapatkan sanksi karena kesalahannya, kewajiban pemerintah untuk memberikan hak belajar tidak bisa diabaikan, untuk itu kami berharap sekolah dapat membantu anak tersebut agar bisa kembali mengikuti proses belajar sebelum UN,” tutupnya.

Leave a Reply