PKS Kota Semarang Menyambut Baik Seruan Program PPA Kemendagri, Sesuai Pancasila

  • Whatsapp

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Kota semarang menyambut baik apa yg diserukan oleh Mendagri, berdasar arahan presiden mengenai diwajibkannya Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki program Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA). Artinya pemerintah memahami posisi penting perempuan dan anak utamanya untuk masa depan bangsa.

Kepedulian dari pemerintah pusat ini hendaknya direspon cepat oleh Pemda, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang, agar dapat menerapkannya secara bijaksana.

“Artinya jangan sampai arahan yg baik ini, disambut tanpa adanya pemahaman yang dengan benar berdasar nilai Pancasila, karena akan melenceng penerapannya di lapangan,” ujar Rita Rhoy Kana, selaku ketua BPKK PKS Semarang dalam keterangannya di sela-sela Rapimda yang berlangsung di DPD PKS Kota Semarang, Senin (3/2/2020) malam di Semarang.

Oleh karena itu dalam penyusunan Perda-nya, BPKK PKS mendorong Pemerintah Kota untuk melibatkan stakeholder terkait, termasuk di dalamnya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi yang peduli dengan perempuan dan anak agar Perda yg terbentuk sesuai dengan nilai yang sudah berakar dalam kehidupan masyarakat.

Dikutip dari Kicaunews.com dari Puspen Kemendagri, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia terkait Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

Kemendagri mengarahkan kepada Pemda untuk menyiapkan program kegiatan dan anggaran dari APBD. Termasuk juga dibentuknya unit pelaksana teknis di daerah untuk melaksanakan tugas tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak
.
“Mulai pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan bahkan hingga tingkat dusun, kampung, RW dan RT. Selain itu, perlu dukungan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, cendekiawan dan pemuda, juga dukungan pers/media, termasuk aparat penegak hukum,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/02/2020).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *