SEMARANG — Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang, Dr. H. Agung Budi Margono, S.T., M.T., menyoroti sejumlah persoalan krusial pembangunan Kota Semarang, mulai dari banjir dan rob, kemacetan, kemiskinan, lapangan kerja, hingga kualitas lingkungan perkotaan.
Gagasan tersebut disampaikan Agung menjelang pelantikannya sebagai Ketua Dewan Pakar PKS Kota Semarang di Hotel Grasia, Ahad (1/11/2026).
Agung menilai Kota Semarang memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, jasa, dan pendidikan di Jawa Tengah. Namun, kemajuan tersebut wajib diimbangi dengan tata kelola perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kota Semarang memiliki potensi luar biasa. Namun, kemajuan kota harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di kawasan pesisir, permukiman padat, pelaku UMKM, dan generasi muda yang membutuhkan kesempatan kerja,” ujar Agung.
Dorong Penanganan Terpadu dan Penguatan Ekonomi
Berbekal latar belakang akademik di bidang pembangunan wilayah dan kota serta pengalaman di pemerintahan daerah, Agung memandang persoalan perkotaan harus ditangani secara terpadu.
Ia mencontohkan penanganan banjir dan rob tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah daerah juga harus membenahi pengelolaan lingkungan, tata ruang, sistem drainase, serta memperkuat koordinasi lintas wilayah.
Hal serupa berlaku dalam penanganan ekonomi warga. Menurutnya, penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perluasan akses ekonomi perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan yang saling terhubung.
Usulkan Tiga Inisiatif Awal Dewan Pakar
Guna menjawab berbagai tantangan tersebut, Agung mengusulkan tiga inisiatif awal yang akan dimatangkan bersama jajaran pengurus Dewan Pakar PKS Kota Semarang:
- Semarang Policy Lab: Forum kajian kebijakan yang mempertemukan para pakar untuk merumuskan rekomendasi pembangunan berbasis data dan penelitian.
- Pakar Mendengar Warga: Forum dialog untuk menyerap persoalan dan aspirasi masyarakat secara langsung dari berbagai wilayah serta kelompok sosial.
- Pakar Bergerak: Inisiatif kolaborasi dan pendampingan masyarakat yang diarahkan pada pengujian solusi nyata di lapangan.
Rekomendasi Kebijakan Harus Berdampak Nyata
Agung menegaskan bahwa keberhasilan sebuah lembaga kepakaran diukur dari relevansi dan manfaat gagasannya bagi masyarakat luas.
“Kita tidak ingin hanya menghasilkan dokumen yang tersimpan di meja. Kita ingin rekomendasi yang bisa dipertimbangkan dalam kebijakan, diterapkan, dievaluasi, dan memberikan dampak nyata bagi warga Semarang,” tegasnya.
Melalui kehadiran Dewan Pakar PKS, ia berharap kualitas kebijakan publik di Kota Semarang semakin kuat sekaligus mendorong budaya politik yang mengedepankan pengetahuan, integritas, dan kebermanfaatan.
“Kepakaran bukan sekadar tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang seberapa besar manfaat pengetahuan itu bagi masyarakat,” pungkas Agung.