SEMARANG – Layanan Bus Rapid Transit (BRT) atau Trans Semarang kembali mendapat sorotan tajam setelah insiden pecah turbo pada salah satu armada di tanjakan Gombel beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut memicu kemacetan panjang dan menimbulkan keresahan warga.
Menanggapi hal itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dini Inayati, mempertanyakan sejauh mana efektivitas penggunaan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Menurutnya, kejadian ini menjadi bukti bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya digunakan secara maksimal untuk menjamin kelayakan dan keselamatan armada.
Selain menyoroti kondisi teknis kendaraan, Dini juga menilai bahwa layanan BRT Trans Semarang masih belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Halte yang tidak representatif dan armada yang tidak dilengkapi akses difabel menunjukkan bahwa visi Semarang sebagai kota inklusif masih jauh dari kenyataan.
PKS melihat persoalan ini bukan sekadar insiden teknis, tetapi mencerminkan lemahnya sistem perawatan, pengawasan, dan perencanaan anggaran di sektor transportasi publik. Oleh karena itu, Dini mendorong agar Pemerintah Kota Semarang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BRT, termasuk transparansi anggaran dan peningkatan standar pelayanan.
Sebagai partai yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu publik di Kota Semarang, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas warga.
Politisi PKS Dini Inayati Soroti Masalah BRT Trans Semarang, Pertanyakan Efektivitas Anggaran Pemkot










