SEMARANG – DPRD Kota Semarang mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan perluasan objek pajak dan retribusi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menegaskan bahwa penguatan sistem dan proses pemungutan menjadi kunci utama agar seluruh potensi pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah.
Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang 2027, target PAD diproyeksikan naik sekitar 10,86 persen dari Rp3,75 triliun pada Perubahan APBD 2026 menjadi Rp4,16 triliun.
Pajak daerah masih menjadi penopang utama dengan proyeksi Rp3,33 triliun, disusul retribusi daerah yang ditargetkan menyumbang Rp686,71 miliar.
Desakan penguatan kemandirian fiskal ini mengemuka menyusul proyeksi turunnya dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar 28,14 persen atau sekitar Rp547 miliar, yakni dari Rp1,94 triliun menjadi Rp1,39 triliun.
“Optimalisasi pendapatan tidak cukup hanya menetapkan target tinggi atau menambah objek pajak baru. Pembenahan proses pemungutan harus menjadi prioritas utama agar potensi yang ada tidak bocor,” ujar Joko Widodo di Semarang, Jumat (20/11/2026).
Menurut Joko, pembenahan teknis di lapangan harus mencakup pemutakhiran data wajib pajak, pengawasan kepatuhan secara ketat, digitalisasi sistem pembayaran, hingga peningkatan kapasitas petugas pemungut.
Ia juga menyoroti perlunya pengawasan khusus terhadap kepatuhan perpajakan di sektor pasar modern serta optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada kategori makanan dan minuman.
Di sisi lain, Joko mengingatkan agar geliat pasar modern tidak mematikan pelaku usaha kecil, melainkan diimbangi dengan kemitraan nyata untuk memberi ruang tumbuh bagi produk UMKM lokal Semarang.
“Strategi peningkatan PAD harus diwujudkan lewat langkah konkret dan terukur. Jika sistem pemungutan dan pengawasannya kuat, kemandirian fiskal Kota Semarang terjaga dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” pungkasnya.