SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, meminta pemerintah mengantisipasi dampak peninggian jalan nasional di kawasan Kaligawe terhadap permukiman warga di sekitarnya.
Ia khawatir, peninggian jalan yang bertujuan mengurangi genangan di jalur utama justru membuat kawasan permukiman dengan posisi lebih rendah berpotensi menerima limpasan air lebih besar.
Menurut Suharsono, pembangunan infrastruktur jalan perlu diimbangi dengan penataan sistem drainase dan penyediaan tempat penampungan air.
Dengan begitu, air hujan tidak hanya dialihkan dari jalan utama, tetapi juga dapat dikelola agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan warga.
“Jalannya barangkali tidak banjir, tetapi kawasan permukiman di sekitarnya harus kita waspadai,” ujar Suharsono, Jumat (20/11/2026)
Ia menyebut sejumlah wilayah di Semarang timur masih berulang kali mengalami banjir, di antaranya Tlogosari Kulon, Muktiharjo Kidul, Genuk, Trimulyo, Sawah Besar, Terboyo, dan Rowosari.
Suharsono mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan peninggian jalan maupun pembangunan pompa.
Menurutnya, perluasan daerah tangkapan air melalui pembangunan embung atau tempat penampungan air juga perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan yang setiap tahun terdampak banjir.
Selain pembangunan infrastruktur, ia meminta kesiapan sarana pengendalian banjir ditingkatkan menjelang puncak musim hujan.
Suharsono menyebut Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan lebih dari 100 unit pompa, termasuk pompa portabel.
Seluruh peralatan tersebut harus dipastikan berfungsi dan siap digunakan ketika dibutuhkan.
Ia juga menyoroti normalisasi Kali Plumbon yang belum terlaksana karena masih menunggu anggaran pemerintah pusat.
Padahal, perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) untuk pekerjaan tersebut telah tersedia.
Ia berharap Pemkot Semarang terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar pelaksanaannya dapat dipercepat.
Suharsono mengingatkan, pendangkalan dan penyempitan sungai serta kerusakan tanggul dapat meningkatkan risiko luapan air ketika hujan deras.
Terlebih, pada awal musim penghujan, intensitas hujan tinggi dan luapan Kali Plumbon sudah mulai menjadi perhatian.
Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat agar pembangunan infrastruktur serta upaya pengendalian banjir dapat berjalan saling mendukung.