SEMARANG — Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo mendorong percepatan penyertaan modal aset tanah atau inbreng milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang ke Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW).
Langkah strategis ini ditempuh agar Pemkot Semarang mengamankan porsi kepemilikan saham yang signifikan sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Berdasarkan verifikasi fisik dan sertifikat, aset Pemkot Semarang sebenarnya berjumlah 18 bidang tanah yang tersebar di sejumlah titik.
Joko Widodo menjelaskan bahwa tidak seluruh bidang tanah tersebut bisa disertakan sebagai modal karena terbentur status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) demi menjaga ketahanan pangan. Dari hasil kajian teknis, luasan lahan yang telah bersih secara fisik dan siap diproses mencapai 15 hektar.
“Lahan yang secara fisik sudah clear adalah seluas 15 hektar dari total 18 bidang yang dimiliki. Beberapa bidang lainnya terbentur regulasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” tegas Joko Widodo, kamis (12/11/2026).
Saat ini, aset lahan seluas 15 hektar tersebut tengah memasuki tahap penaksiran nilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen.
“Kita terus mendorong agar proses penilaian oleh KJPP ini bisa segera tuntas sehingga tahapan regulasi administrasi berikutnya dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.
Proses kajian investasi ini dipimpin langsung oleh Bagian Perekonomian Pemkot Semarang bersama tim penasihat investasi daerah. Komisi B mengawasi ketat proses ini agar hasil penilaian mencerminkan harga pasar objektif yang menguntungkan posisi tawar Pemkot Semarang.
Sebagai gambaran potensi keuntungan, DPRD merujuk pada komposisi kepemilikan saham kawasan industri. Pada struktur modal tersebut, PT Danareksa memegang 85,9 persen saham, disusul Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 11,6 persen, dan Pemerintah Kabupaten Cilacap 2,5 persen.
Dari porsi saham tersebut, secara total dapat meraup dividen sebesar Rp80 miliar pada tahun anggaran 2025.
Belajar dari capaian tersebut, Joko Widodo optimistis aset 15 hektar milik Pemkot Semarang akan menghasilkan porsi saham yang menjanjikan. Jika proses penaksiran KJPP dan administrasi rampung tepat waktu, kas daerah ditargetkan mulai menerima aliran dividen pada akhir 2027.
“Dengan penyertaan lahan 15 hektar yang berkualitas dan siap kembang, kita berharap Pemkot Semarang mendapatkan porsi saham yang signifikan. Jika hasil appraisal KJPP keluar tepat waktu dan administrasi lancar, kita targetkan akhir tahun 2027 Pemkot Semarang sudah mulai menerima dividen,” tutup Joko Widodo.