RPJMD 2025–2029: Joko Widodo Minta Penanganan Kemiskinan Lebih Serius

Semarang – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menyoroti angka kemiskinan di Kota Semarang yang dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2024, ia menegaskan bahwa tantangan struktural dan kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terjawab.

Pernyataan ini, ia sampaikan usai Rapat Paripurna pembahasan Tingkat I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029 pada hari Rabu, 18 Juni 2025 di Gedung DPRD Kota Semarang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang dalam Profil Kemiskinan Kota Semarang 2024, tercatat bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 4,03%, turun 0,2% dibandingkan tahun 2023. Namun, Joko Widodo menekankan bahwa angka ini belum mencerminkan keberhasilan menyeluruh dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

_“Angka 4,03 persen memang menunjukkan progres, namun kita tidak boleh terlena. Di balik itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Ini artinya, kesenjangan dan tekanan hidup masyarakat miskin masih tinggi. Pemerintah kota harus lebih serius dalam menyusun kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,”_ tegasnya.

Dalam data BPS tersebut juga menyajikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat naik dari 0,54 menjadi 0,59, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga naik dari 0,10 menjadi 0,12. Menurut Joko, hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, mereka yang masih berada dalam kemiskinan justru mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar.

Joko Widodo mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan. Salah satu sorotan utama adalah pemanfaatan potensi lokal dan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM serta ekonomi kreatif.

_“Kami ingin melihat program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya seremonial. Harus ada kolaborasi antara dinas terkait dengan pelaku usaha, komunitas lokal, dan perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang tangguh,”_ ujarnya.

Ia juga menyoroti peningkatan Garis Kemiskinan yang mencapai Rp671.936/kapita/bulan di tahun 2024, naik 4,59% dari tahun sebelumnya. Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat semakin mahal, sehingga kemampuan daya beli kelompok rentan perlu diperkuat dengan strategi yang terarah.

Joko Widodo menegaskan bahwa Ia bersama Komisi B akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Ia berharap RPJMD 2025–2029 yang tengah disusun dapat menjawab tantangan-tantangan struktural dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan tepat sasaran.

_“Kita butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya sekadar mengejar indikator makro. Kemiskinan itu nyata, dan harus dijawab dengan langkah nyata,”_ pungkasnya.